Tokoh Penyesat Umat

oleh: Abu Muhammad Abdul Mu’thi Al Maidani

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits:

(يَتَقَارَبُ الزّمَانُ، وَيَنْقُصُ العلم، وَيُلْقَىَ الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ). قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أيُّمَا هُوَ؟ قَالَ: (الْقَتْلُ الْقَتْلُ).

“Masa saling berdekatan, ilmu berkurang, kepelitan tersebar, berbagai fitnah muncul, dan banyak kekacauan.” Mereka bertanya: ”wahai Rasulullah, apakah kekacauan itu?’ Beliau menjawab: “pembunuhan demi pembunuhan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu)
Disini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberitakan tentang sebuah masa yang sangat buruk. Di mana ilmu berkurang, kepelitan tersebar, serta muncul berbagai fitnah, dan kekecauan. Masa kita ini adalah saat yang tepat untuk kita memahami hadits diatas. Di zaman ini, ilmu telah sedemikian berkurang, sehingga sangat langka untuk kita temui di tengah masyarakat muslimin, seorang yang bisa disebut sebagai ulama. Kondisi ini semakin diperparah dengan kemunculan berbagai fitnah dan kekacauan di tengah-tengah mereka.

Republik Kos-kosan

Oleh: Luthfi Afandi

Anak kos memang tidak selalu identik dengan kondisi prihatin, tergantung berapa besar jatah dari ortu. Jika besar, memang mujur. Tapi jika pas-pasan, selamat menikmati keprihatinan. Jika jatah dari ortu tidak cukup hingga akhir bulan, ada kebiasaan yang sering dilakukan anak kos. Pertama, pinjam uang ke teman kuliah yang kondisi keuangannya lebih beruntung. Bulan berikutnya kembali berhutang, hanya berpindah ke teman yang lain, begitu seterusnya. Langkah kedua, jika semua teman sudah jadi ‘korban’ pinjaman, mulailah asset dijual. Mula-mula gitar, terus rice cooker, lemari pakaian, hingga komputer. Kalau sudah nikah, cincin kawin jadi sasaran. Langkah ketiga, biasanya mulai mengurangi atau menghapus pos pengeluaran penting, seperti bayar SPP, praktikum, buku, dll.

Mendudukkan Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Sebagai bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan, bulan Ramadhan selalu dinantikan kehadirannya oleh umat Islam. Namun sayangnya, momentum penting itu hampir selalu diwarnai perbedaan di antara umat Islam dalam mengawali dan mengakhirinya. Patut dicatat, problem tersebut itu tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga dunia Islam pada umumnya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut?

Sabab Pelaksanaan Puasa: Ru’yah Hilal

Telah maklum bahwa puasa Ramadhan merupakan ibadah yang wajib ditunaikan setiap mukallaf. Allah Swt berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu (QS al-Baqarah [2]: 183-185).

Mewujudkan Kemerdekaan Hakiki

Secara historis, umat Islam dulu (dalam naungan Khilafah Islamiyah) adalah umat yang begitu besar dan sangat kuat, disegani lawan maupun kawan. Namun, pada akhirnya, kekuasan Islam mulai mengalami kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal. Negeri-negeri kaum Muslim pun mulai terpecah-belah dan terus dibayangi oleh penjajahan dan hegemoni kaum kafir. Namun, pada saat itu para penjajah kafir menyadari betul bahwa kaum Muslim tidak bisa dikalahkan begitu saja selama ruh jihad dan keinginan untuk bersatu dan hidup di bawah naungan Daulah Khilafah masih tetap ada dalam benak pemikiran kaum Muslim. Karena itu, pada abad ke 18-19-an, kafir Barat yang dipimpin Inggris menyebarkan paham nasionalisme, patriotisme dan opini “kemerdekaan adalah hak segala bangsa” dan mengubah bentuk penjajahan fisik yang selama ini mereka lakukan terhadap negeri-negeri kuam Muslim dengan melakukan apa yang diebut dengan “politik balas budi” dan mendirikan apa yang disebut commonwealth (negara persemakmuran). Akhirnya, hampir seluruh negeri-negeri kaum Muslim yang berada di bawah satu kepemimpinan Khilafah Ustmaniyah menginginkan untuk memerdekaan diri.

Problematika Sistem Pendidikan Indonesia dan Gagasan Pendidikan Berbasis Syari’ah

Oleh: Handayani, S.Pd

Pendidikan merupakan perkara penting dalam membangun sebuah negeri. Rusaknya pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang rusak pula. Pada hari pendidikan nasional ini, kami ingin menyajikan sebuah tulisan yang mengungkap problematika sistem pendidikan di negeri ini yang berbasis sekularisme dan juga solusi untuk menuntaskan persoalan tersebut. Solusi yang ditawarkan tiada lain adalah dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis syariah yang ditegakkan oleh Daulah Khilafah Rasyidah. Pastikan anda membaca gagasan cerdas yang tidak akan ditemukan di Perguruan Tinggi yang ada saat ini. Selamat Mambaca! [Pengantar Redaksi]

Indonesia Butuh Sistem dan Pemimpin Yang Baik (Renungan 63 Tahun Indonesia Merdeka)

Acara seremonial dan perlombaan memperingati 63 tahun kemerdekaan Indonesia telah usai. Masyarakat telah kembali pada rutinitas seperti sebelumnya.

Menutup serangkaian acara dan seremonial itu, ada pertanyaan penting yang mesti direnungkan. Benarkah Indonesia sudah meraih kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya? Sudahkan tujuan kemerdekaan—di antaranya kemandirian dan kesejahteraan—berhasil diwujudkan?

Indonesia Sudah Sangat Islami, Benarkah?

Syabab.Com – Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo mengatakan bahwa aturan hukum tentang sistem pendidikan di Indonesia sudah sangat Islami dengan tidak membeda-bedakan agama, jenis kelamin maupun kekayaah seseorang. Padahal ungkapan tersebut jauh dari kenyataannya bahwa sistem pendidikan di negeri ini berbasis sekularisme dan tidak Islami.

Bambang Sudibyo mengatakan bahwa aturan-aturan di sistem pendidikan nasional sudah mengakomidir ajaran Islam untuk menjadikan Indonesia bangsa yang berjaya.

Ramadhan: Sarana Untuk Mewujudkan Ketakwaan Personal dan Sosial

Privatisasi, Jalan Pintas Mengisi Kocek APBN

Privatisasi perusahaan-perusahaan plat merah alias Badan Usaha milik Negara (BUMN) menjadi cara paling gampang bagi pemerintah men-dapatkan setoran untuk mengisi kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Privatisasi bagaikan wasiat yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah, sehingga hukumnya menjadi ‘wajib’ bagi setiap pengusaha di negeri ini.

Bahkan sejak era Pemerintahan Abdurrahman Wahid dibentuk tim Tim Konsultasi Privatisasi BUMN berda-sarkan Surat Keputusan Presiden No.24/2001. Tim Konsultasi itu lah yang memberikan rekomendasi kepada Men-teri Keuangan mengenai, BUMN yang akan diprivatisasi dan perkiraan dana yang dapat diperoleh sebagai hasil privatisasi. Untuk memperlancar keingin-an pemerintah menjual aset-aset perusa-haan milik negara itu kemudian diperkuat dengan keluarnya Undang-undang (UU) No.19/2003 tentang BUMN.

Serial Syariah Islam: Mewujudkan “Clean Governance and Good Governmet”

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) adalah idaman. Istilah yang semakin populer dalam dua dekade ini, semakin menjadi tuntutan, dalam kondisi ketika korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) lainnya begitu menggejala di berbagai belahan dunia. Kekecewaan terhadap performance pemerintahan di berbagai negara, baik di negara dunia ketiga maupun di negara maju, telah mendorong berkembangnya tuntutan akan kehadiran pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (clean government) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan clean government, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi, serta check and balances. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip clean government dalam ketiadaan partisipasi.